Terobosan Baru PT.KAI -> Kereta Wi-Fi di Indonesia

Menemani liburan mudik lebaran tahun 2011, PT Kereta Api Indonesia memberikan fasilitas inovatif yang akan mempermudah masyarakat menggunakan layanan telekomunikasi dan data di dalam kereta.

Kemudahan mengakses internet itu hadir di kereta Argo Bromo Anggrek New Image. Penumpang dapat menggunakan internet melalui Wi-Fi secara gratis di dalam kereta. Selain itu jaringan seluler yang berkualitas juga disediakan di dalam gerbong maupun stasiun.
Kereta Api eksekutif tampilan baru itu mulai beroperasi pada Agustus 2011.
Direktur Komersial PT KAI, Sulistyo Wimbo Hardjito mengungkapkan, dengan adanya kerjasama dengan PT XL Axiata Tbk ini, diharapkan penumpang semakin dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang memudahkan mereka.

"Semoga upaya yang kami lakukan dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat, terutama saat berada di stasiun dan dalam perjalanan. Jadi tidak perlu khawatir terjadi blank spot," kata Sulistyo di Stasuin Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 22 Juli 2011.

Dijelaskan Sulistyo, tidak ada perbedaan harga tiket antara kereta yang mempunyai Wi-FI dengan Argo Anggrek reguler, karena masih menggunakan harga batas atas yakni, Rp650 ribu. Kereta Argo Bromo Anggrek New Image yang berjalan dari Jakarta - Surabaya - Jakarta ini setiap harinya mengangkut 400 penumpang.

Selain menyediakan layanan Internet gratis, lanjutnya, PT KAI juga memasang steker (colokan listrik) di setiap gerbong yang dapat dipergunakan untuk mengisi baterai ponsel atau laptop. Adapun di area stasiun, juga ditempatkan telepon umum gratis.

"Saat ini baru enam stasiun kereta yang memiliki telepon umum gratis, yakni Gambir Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta," jelasnya.

Presiden Direktur XL, Hasnul Suhaimi mengatakan kereta api adalah salah satu sarana angkutan favorit yang melayani jutaan penumpang sepanjang tahun, terlebih saat momen lebaran tiba. Disamping itu, kata dia, hingga saat ini di Indonesia belum ada kereta yang memiliki layanan internet di dalamnya.

"Ide ini kami ambil dari Negara Jepang, d imana para penumpangnya tidak pernah tidur. Mereka menggunakan handphone atau laptop untuk online. Dengan demikian, ide itulah yang muncul untuk diterapkan di Indonesia, dan momennya saat Lebaran ini," ujar Hasnul dalam kesempatan yang sama.

Kenaikan BBM Terganjal Alasan Politis

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Sikap pemerintah yang belum tegas soal rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis Premium disebabkan pertimbangan politis. Padahal, DPR dan Kementerian Keuangan sudah memberi peluang kenaikan harga karena disparitas harga Premium dan harga minyak dunia makin lebar.

"Ini kan keputusan politik. Kita melihat Kemenkeu dan DPR sudah menginginkan kenaikan harga BBM, tetapi keputusannya politis," kata ekonom Standar Chartered Fauzi Ichsan, Kamis (21/7). Dia mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM harus diambil oleh pemerintah.

Fauzi memperkirakan, sikap pemerintah yang tak menaikkan harga BBM bisa membuat inflasi tetap berada pada kisaran 5-6 persen, sedangkan kenaikan harga BBM bisa mendongkrak inflasi pada posisi 6,5-7 persen. Menahan harga BBM seperti sekarang berisiko pada aksi penyelundupan. "Justru, penyelundupan ini bisa menyebabkan inflasi," kata Fauzi.

Kalau BBM tidak naik ini, Fauzi memperkirakan akan naik tahun depan. Jika kenaikan BBM dilakukan pada 2012, BI Rate tidak usah naik saat ini karena inflasi turun. Tahun depan baru bisa dinaikkan mengikuti kenaikan harga BBM.

Fauzi menilai, lebih penting bagi pemerintah membangun infrastruktur dibanding menambah subsidi BBM. Penambahan subsidi dalam APBNP 2011 mencapai Rp 8,12 triliun. Subsidi energi dalam RAPBN 2011 sebesar Rp Rp 187,166 triliun, sedangkan subsidi di APBNP 2011 sebesar Rp 195,288 triliun. Di dalam subsidi energi itu terdapat subsidi BBM.

'Harry Potter' Tayang, Jero Wacik Tak Mau Dianggap Pro Monopoli

Jakarta - Kabar mengenai film 'Harry Potter' dan 'Transformers 3' yang kini sudah masuk di Lembaga Sensor Film dibenarkan oleh Menbudpar Jero Wacik. Lalu, kira-kira kapan tayangnya?

"Sudah di lembaga sensor, sebentar lagi selesai. Prosesnya kita siapkan biar rapih. Nanti dikiranya saya pro sama monopoli, nggaklah. Saya anti monopoli," paparnya saat ditemui di Jakarta, Kamis (21/7/2011).

"Sekarang kita mencari celah agar filmnya bisa masuk dan bisa ditonton dulu, tapi monopolinya harus dicegah," tambahnya mempertegas.

Gara-gara kisruh pajak film impor, Jero Wacik memang sempat "bersitegang" dengan pihak Kementerian Keuangan yang memblokit perusahaan-perusahaan importir film yang mengemplang pajak. Kemenkeu juga memblokir importir baru, Omega setelah ketahuan bahwa mereka pemain lama juga.

Jero Wacik bersikeras agar Kemenkeu tidak menarik pajak dari film impor, dan cenderung bersikap "yang penting film-film Hollywood bisa masuk Indonesia".

Namun, dalam kesempatan kali ini Jero menegaskan, selain menyensor film Hollywood yang sudah masuk agar bisa segera tayang, pihaknya juga tak melupakan soal sistem impornya.

"Pajaknya diselesaikan, nanti saya akan undang pers untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan komprehensif bersama-sama kementerian keuangan biar tidak ada dusta di antara kita," tandasnya.

"Saya anti monopoli untuk perfilman, saya termasuk yang berjuang agar tidak ada monopoli, jadi nanti film tidak boleh ada monopoli," ulangnya mempertegas sikapnya.

Jadi, Harry Potter kapan tayang, Pak Jero? "Karena sekarang sedang disensor, mestinya sebelum puasa sudah ada," ujarnya.

[Hanya ada di Indonesia] Kajati: Korupsi Sedikit tak Apa-apa

TANJUNG REDEB, tribunkaltim.co.id - Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Timur Faried Harianto, SH mengatakan, perbuatan korupsi yang terbilang tidak besar nilainya tidak perlu dipermasalahkan.

Namun, dia mengimbau agar pejabat pintar-pintar bermain dan jangan sampai ketahuan. Demikian diungkapkan Kajati saat melakukan pengarahan tentang "Upaya Pencegahan Korupsi" di hadapan pejabat di lingkungan Pemkab Berau, Selasa (19/7/2011).

"Pejabat harus pintar-pintar, jangan sampai ketahuan. Karena kalau ketahuan siapapun dihukum. Bukan membolehkan, tapi pintar-pintar. Penegak hukum harus bijak, korupsi dikit-dikit tidak apa-apa. Mark up-mark up dikit tidak masalah," papar Faried bersama Bupati Berau Makmur HAPK di hadapan para pejabat Pemkab Kukar.

Faried juga mengatakan akan melakukan penanganan kasus yang niai korupsinya besar. Acara tersebut juga disaksikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Berau dan jajarannya. Faried juga tida merinci berapa target kasus korupsi dalam tahun ini di Kaltimantan Timur.

"Di tipikor, jaksanya saja ongkosnya ratusan juta, sidangnya di Samarinda. Misalnya Jaksa bolak-balik ke Berau, memeriksa saksi-saksi dan lain-lain, padahal korupsinya Rp 20 juta, jadi negara rugi bukan untung. Makanya cari yang besar jangan yang kecil. Kalau yang kecil banyak mudharatnya daripada manfaatnya, itulah azas manfaat," katanya.

Pengamat Hukum Agus Amri mengaku prihatin atas pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kaltim Faried.

Menurutnya, di tengah Negara melakukan perang terhadap koruptor, namun pernyataan Kajati tersebut yang notabene penegak hukum menciutkan semangat anti korupsi tersebut.

"Itu pernyataan yang sangat memalukan dan menyedihkan sekali dari seorang aparat penegak hukum. Ini pernyataan yang ironis di tengah perang Negara melawan Koruptor," tandas Agus yang juga berprofesi sebagai Pengacara, kepada tribunkaltim.co.id, Selasa (19/7/2011).

Agus menambahkan, pernyataan Kajati tersebut membuat para koruptor semakin leluasa untuk mengelabui jeratan hukum korupsi, misalnya dengan cara melakukan korupsi yang keci-kecil namun skalanya banyak.


"Justru dinyatakan oleh aparat penegak hukum yang seharusnya berdiri di garda terdepan melawan korupsi.Pernyataan itu akan semakin membuat para koruptor merasa benar kalo korupsinya sedikit," tegasnya.

Sebelumnya Kajati Kalimantan Timur Faried Harianto, SH mengatakan, perbuatan korupsi yang terbilang tidak besar nilainya tidak perlu dipermasalahkan. Namun, dia mengimbau agar pejabat pintar-pintar bermain dan jangan sampai ketahuan.

Ini diungkapkan Kajati saat melakukan pengarahan tentang "Upaya Pencegahan Korupsi" di hadapan pejabat di lingkungan Pemkab Berau, Selasa (19/7/2011).