REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Sikap pemerintah yang belum tegas soal rencana kenaikan BBM bersubsidi jenis Premium disebabkan pertimbangan politis. Padahal, DPR dan Kementerian Keuangan sudah memberi peluang kenaikan harga karena disparitas harga Premium dan harga minyak dunia makin lebar.
"Ini kan keputusan politik. Kita melihat Kemenkeu dan DPR sudah menginginkan kenaikan harga BBM, tetapi keputusannya politis," kata ekonom Standar Chartered Fauzi Ichsan, Kamis (21/7). Dia mengatakan, keputusan menaikkan harga BBM harus diambil oleh pemerintah.
Fauzi memperkirakan, sikap pemerintah yang tak menaikkan harga BBM bisa membuat inflasi tetap berada pada kisaran 5-6 persen, sedangkan kenaikan harga BBM bisa mendongkrak inflasi pada posisi 6,5-7 persen. Menahan harga BBM seperti sekarang berisiko pada aksi penyelundupan. "Justru, penyelundupan ini bisa menyebabkan inflasi," kata Fauzi.
Kalau BBM tidak naik ini, Fauzi memperkirakan akan naik tahun depan. Jika kenaikan BBM dilakukan pada 2012, BI Rate tidak usah naik saat ini karena inflasi turun. Tahun depan baru bisa dinaikkan mengikuti kenaikan harga BBM.
Fauzi menilai, lebih penting bagi pemerintah membangun infrastruktur dibanding menambah subsidi BBM. Penambahan subsidi dalam APBNP 2011 mencapai Rp 8,12 triliun. Subsidi energi dalam RAPBN 2011 sebesar Rp Rp 187,166 triliun, sedangkan subsidi di APBNP 2011 sebesar Rp 195,288 triliun. Di dalam subsidi energi itu terdapat subsidi BBM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar